Isu perubahan iklim selalu menjadi topik hangat yang tidak pernah luput dari pembicaraan. Termasuk juga Bakal Calon Presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, yang menyorot permasalahan iklim yang terjadi di Indonesia.
Menurut Anies, krisis iklim sudah terpampang nyata terjadi di wilayah Indonesia, salah satunya pesisir Demak. Berkat kegiatan tirakat selama bulan suci ramadan, Anies dapat mendengar keluh kesah masyarakat bawah secara langsung.
Ada beragam masalah yang dirasakan warga pesisir Demak. Setiap hari menghadapi abrasi laut, efeknya warga kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan ada yang menjual tanahnya dengan harga murah karena sudah putus asa dengan keadaan yang terjadi.
“Warga pesisir Demak, Jawa Tengah, setiap hari terpaksa berjibaku menghadapi abrasi laut. Efek turunannya pun tak main-main. Mulai terpaksa membeli air bersih dengan harga tinggi sampai pada titik keputusasaan menjual tanah dengan harga yang sangat rendah,” kata Anies dikutip dari mediaindonesia.com, Selasa (13/6/2023).
Anies menilai, warga masyarakat miskin dan rentan adalah yang paling terdampak akibat adanya krisis iklim. Ia menilai, permasalahan krisis iklim harus segara diselesaikan karena menyangkut jutaan warga masyarakat bawah.
“Yang paling terdampak dari krisis iklim adalah masyarakat miskin dan rentan. Warga di pesisir Demak dan pulau terdepan Republik ini harus menanggung dampak ekonomi yang begitu besar karena tempat tinggalnya tenggelam. Solusi atas krisis iklim justru harus jadi prioritas karena menyangkut kepentingan jutaan warga rentan,” kata Anies.
Menurut Anies, dibutuhkan keberpihakan dalam penyelesaian masalah krisis iklim. Selain itu Anies juga mengkritisi kebijakan subsidi mobil listrik pribadi, ia menilai ini tidak tepat sasaran.
“Yang kita butuhkan dalam solusi krisis iklim saat ini adalah keberpihakan, bukan malah menjadikannya pintu masuk menitipkan kepentingan. Hari-hari ini, kita sering diajak menormalisasi ketika pelaku bisnis juga bertindak sebagai regulator. Contoh nyatanya ada di depan mata, memberikan subsidi untuk mobil listrik pribadi yang hanya bisa dinikmati segelintir pihak,” kata Anies.
Ketimbang mensubsidi kendaraan pribadi, Anies lebih pilih mendorong subsidi untuk tranportasi umum kendaraan listrik. Sebab transportasi umum dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat tak terkecuali.
“Padahal, seharusnya memprioritaskan ekspansi dan elektrifikasi transportasi massal yang dampaknya bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” kata Anies.
Subsidi Mobil Listrik oleh Pemerintah
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan secara resmi mengumumkan pemberian insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang mulai berlaku pada 1 April 2023.
Besaran insentif mobil listrik berkisar pada Rp 40-80 juta, dimana tergantung dari jenis mobilnya. Dalam hal ini pemerintah akan memberikan insentif ini ke banyak produsen, bukan hanya merek tertentu saja.
